Video yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Ramainya perbincangan publik membuat isu ini cepat menyebar, termasuk soal fungsi kendaraan hingga jumlah unit yang disebut-sebut sangat besar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi bahwa pengadaan sepeda motor itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa, 7 April.
Ia menjelaskan, kendaraan yang telah tersedia hingga kini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, seluruh unit masih harus melalui proses administrasi dan pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Dadan juga mengungkapkan bahwa realisasi pengadaan motor dilakukan secara bertahap dan mulai berjalan sejak Desember 2025. Langkah itu disebut sebagai bagian dari dukungan logistik pemerintah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan yang disebut mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menyebut angka yang sebenarnya jauh di bawah klaim yang viral di publik.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang agar masyarakat tidak terjebak pada kabar yang belum terverifikasi.
Pengadaan kendaraan operasional tersebut, menurut BGN, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan Program MBG dapat berjalan efektif dan menjangkau kebutuhan pelayanan di lapangan.
