 |
| Mahasiswa Papua saat menyampaikan aspirasi kepada Dir Binmas. (Source: Tangkapan Layar/Ist) |
TARSIUSNEWS.COM - Gerbang Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Utara menjadi saksi bisu penyampaian aspirasi puluhan mahasiswa asal Papua pada Senin (27/4/2026).
Dengan barisan yang tertib dan suasana yang tenang, pelajar dari Bumi Cendrawasih ini berkumpul bukan untuk memicu kegaduhan, melainkan untuk menyuarakan luka kolektif terkait kondisi keamanan di tanah kelahiran mereka.
Mereka membawa pesan kuat mengenai perlindungan hak hidup warga sipil yang dianggap sebagai prioritas mutlak yang harus dijamin oleh negara.
Aksi yang diperkuat oleh berbagai organisasi mahasiswa seperti IMPA, AMPT-PI, dan KNBP-KI ini menyoroti secara tajam dugaan insiden penembakan warga yang terjadi di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, pertengahan April lalu. Mahasiswa memandang perlunya langkah transparan dan jujur dari pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut agar rasa keadilan tidak sekadar menjadi slogan.
Koordinator Lapangan, Robi Magal, dalam orasinya secara tegas mendesak adanya pengusutan kasus secara independen.
Ia menekankan bahwa jaminan keamanan adalah hak dasar yang melekat pada setiap warga negara, tanpa terkecuali. Selain menuntut keadilan bagi korban di Kampung Kemburu, massa juga menyuarakan harapan agar pemerintah mengevaluasi keberadaan aparat non-organik di wilayah-wilayah tertentu di Papua demi menciptakan kedamaian yang permanen.
Pemandangan di lapangan menunjukkan sinergi yang cukup baik antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Polresta Manado dan Polda Sulut mengawal jalannya aksi dengan pendekatan humanis, memberikan ruang dialog yang luas bagi para mahasiswa.
Tidak ada gesekan berarti, yang ada justru apresiasi atas kedewasaan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di muka umum tanpa mengganggu ketertiban.
Sebanyak 90 perwakilan mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulut, termasuk Dir Binmas Kombes Pol Rio Panelewen dan Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid.
Dalam pertemuan tersebut, massa menyerahkan berkas tuntutan secara simbolis sebagai bukti komitmen mereka untuk mengawal isu kemanusiaan ini melalui jalur-jalur yang santun dan konstitusional.
Pihak Polda Sulut pun memastikan bahwa dokumen tuntutan tersebut akan segera diteruskan kepada pimpinan tertinggi kepolisian daerah untuk dipelajari lebih lanjut.
Dialog ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara aspirasi masyarakat Papua di perantauan dengan pembuat kebijakan, demi memastikan hukum ditegakkan secara adil dan transparan.
