 |
| Foto Dewan Filipina dan Sara Duterte. (Ist) |
TARSIUSNEWS.COM - Komite Kehakiman DPR Filipina secara resmi menyatakan adanya bukti yang cukup untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte pada Rabu (29/4/2026).
Keputusan ini diambil secara bulat oleh 53 anggota komite. Langkah tersebut membuka jalan bagi proses pemakzulan yang berpotensi mencopot putri Rodrigo Duterte itu dari jabatannya sekaligus mengakhiri karier politiknya.
Kasus ini dipicu oleh laporan kelompok masyarakat sipil yang menuduh Sara Duterte melakukan penyalahgunaan anggaran publik, memiliki kekayaan tidak wajar, serta melontarkan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Tim kuasa hukum Duterte langsung merespons hasil tersebut. Mereka menilai keputusan komite bukan hal yang mengejutkan mengingat arah proses yang sudah terlihat sejak awal.
“Temuan adanya bukti yang cukup oleh komite kehakiman DPR bukanlah hal yang tidak terduga,” ujar pihak kuasa hukum dalam pernyataan yang dilansir Reuters.
Namun, tim pembela juga mengkritik keras jalannya proses pemeriksaan. Mereka menilai prosedur yang dilakukan telah melampaui batas konstitusional.
“Kami menegaskan bahwa proses tersebut menyimpang dari rancangan konstitusi dan meluas ke hal-hal yang seharusnya menjadi bagian persidangan penuh,” lanjut pernyataan itu.
Jika dukungan minimal sepertiga anggota DPR terpenuhi dalam sidang pleno mendatang, proses akan berlanjut ke Senat Filipina.
Di tahap itu, Senat akan bertindak sebagai pengadilan untuk menentukan nasib akhir sang wakil presiden.
Presiden Pro Tempore Senat, Panfilo Lacson, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menggelar persidangan.
Ia menegaskan bahwa keputusan nantinya akan didasarkan pada bukti yang ada.
Sementara itu, laporan Philippine News Agency menyebutkan bahwa Senat masih memiliki alokasi dana pemakzulan sebesar 26,5 juta peso Filipina.
Situasi ini menandai retaknya hubungan politik antara keluarga Duterte dan Marcos, yang sebelumnya bersekutu dalam Pemilu 2022.
Ketegangan tersebut kini berkembang menjadi krisis politik yang menyita perhatian publik Filipina.
