 |
| Cover Film Pesta Babi. (Ist) |
TARSIUSNEWS.COM - Pemutaran dan diskusi film dokumenter "Pesta Babi" di sejumlah wilayah Flores dilaporkan mendapat tekanan dan pengawasan dari aparat dalam beberapa hari terakhir. Bentuk tekanan disebut beragam, mulai dari telepon misterius, pemantauan lokasi acara, hingga permintaan pembubaran kegiatan.
Sejumlah warga dan panitia kegiatan mengaku aparat mendatangi lokasi sebelum acara dimulai untuk meminta kegiatan dihentikan dengan alasan keamanan dan materi film yang dianggap sensitif.
Di Kabupaten Sikka, seorang pemuda di Wuring mengaku menerima telepon dari seseorang yang belakangan mengaku sebagai anggota Kodim. Dalam percakapan tersebut, penelepon disebut menanyakan detail penyelenggara, lokasi pemutaran, hingga jumlah peserta yang akan hadir.
“Pertanyaannya detail sekali soal siapa penyelenggara dan peserta. Karena takut, saya jawab seadanya,” ujar salah satu warga yang terlibat dalam penyebaran informasi kegiatan.
Tekanan serupa juga terjadi di Nangahale, Kabupaten Sikka. Saat layar pemutaran telah dipasang dan peserta mulai berdatangan, seorang Babinsa mendatangi lokasi dan meminta kegiatan dihentikan. Meski demikian, warga tetap melanjutkan pemutaran film hingga selesai.
Di Kabupaten Manggarai Timur, aparat gabungan yang terdiri dari Babinsa, intel kepolisian, hingga aparat desa juga mendatangi lokasi pemutaran di Kedai Kopi Rumah Wunut, Desa Nanga Labang.
Koordinator kegiatan sekaligus pemilik kedai, Doni Parera, mengatakan aparat meminta acara dibatalkan dengan alasan isi film dianggap sensitif.
“Mereka meminta kegiatan ditiadakan karena materi dalam film disebut sensitif,” kata Doni.
Meski mendapat tekanan, kegiatan pemutaran tetap berlangsung dengan pengawasan aparat di sekitar lokasi hingga malam hari.
Sementara itu, Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Pastor Otto Gusti Madung, mengaku mendapat informasi adanya pemantauan aparat terhadap lokasi pemutaran yang direncanakan oleh Komisi Komunikasi Serikat Sabda Allah (SVD) Ende.
Menurutnya, pola intimidasi terhadap ruang diskusi publik semacam itu perlu dilawan karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.
Film dokumenter *Pesta Babi* sendiri mengangkat isu masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan energi berskala besar. Film tersebut menyoroti persoalan pembukaan hutan, konflik lahan, hingga dampak sosial terhadap masyarakat adat.
Dalam beberapa pekan terakhir, laporan mengenai tekanan terhadap pemutaran film ini juga muncul di sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, Ambon, hingga Manado.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut menyoroti dugaan pembatasan tersebut. Dalam pernyataannya, AJI menegaskan aparat keamanan tidak memiliki kewenangan menentukan karya seni yang boleh atau tidak ditonton masyarakat.
“Dalam negara demokratis, perbedaan pandangan terhadap sebuah karya seharusnya dijawab melalui diskusi dan kritik, bukan pelarangan maupun intimidasi,” tulis AJI.
AJI juga mengingatkan bahwa praktik pembubaran dan tekanan terhadap ruang pemutaran film berpotensi menciptakan iklim ketakutan dan swasensor di kalangan pekerja seni maupun komunitas sipil.
Salah satu sutradara film "Pesta Babi", Cypri Paju Dale, menyebut tekanan terhadap pemutaran film tersebut menunjukkan masih sempitnya ruang kebebasan berekspresi terkait isu Papua.
Ia berharap solidaritas publik terus tumbuh untuk menjaga ruang diskusi dan kritik tetap terbuka di Indonesia.
