Pemerintah Kota Manado terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi percontohan implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Langkah besar ini diawali dengan kunjungan tim Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Selasa (14/4/2026).
Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan ke dalam satu ekosistem digital bernama Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang berbasis pada Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pekerja Sosial Ahli Madya Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI, Fahri Isnanta, menjelaskan bahwa sistem baru ini merupakan solusi atas masalah klasik ketidaktepatan sasaran penerima bansos.
Dengan Portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan pembaruan data secara mandiri.
“Melalui sistem ini, masyarakat bisa melakukan pembaruan data secara mandiri sehingga ke depan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan akuntabel,” ujar Fahri.
Fokus utama saat ini adalah percepatan perekaman IKD melalui sinergi antara Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo Manado. IKD akan menjadi "kunci" bagi warga untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah pusat maupun daerah dalam satu pintu.
Menanggapi mandat tersebut, Pemerintah Kota Manado menyatakan kesiapan penuh. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Rollies Rondonuwu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk ribuan personel sebagai garda terdepan.
“Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Manado telah membentuk sekitar 2.347 agen. Para agen ini wajib mengaktifkan IKD dan akan mendapatkan akun khusus dari kementerian untuk melayani masyarakat di lapangan,” jelas Rollies.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Pemkot Manado, termasuk Asisten II Atto R.M. Bulo, Kadis Dukcapil Erwin Kontu, dan Kadis Kominfo Noviyanti Mongkau, guna memastikan kesiapan infrastruktur data dan koordinasi lintas sektor berjalan tanpa hambatan.
