 |
| Pelantikan pejabat yang dilaksanakan di aula serbaguna Pemkot Manado |
TARSIUSNEWS.COM - Pemerintah Kota Manado kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Jumat (12/6/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kegiatan pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Manado, Sekretaris Daerah Kota Manado dr. Steaven Dandel, para asisten, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
Dalam sambutannya, Richard Sualang menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang bertujuan mendorong peningkatan kinerja organisasi.
Menurutnya, setiap penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Tujuannya untuk memperkuat organisasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” ujar Richard.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa para pejabat yang dipercaya menempati jabatan baru memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas dengan baik.
Khusus kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik, Richard berharap mereka mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah guna mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar tetap fokus menjalankan program kerja yang telah direncanakan dan tidak mengabaikan kegiatan yang mungkin kurang mendapat perhatian publik namun memiliki dampak penting bagi masyarakat.
“Semua program harus tetap berjalan. Jangan ada yang tertinggal atau terlupakan karena setiap program memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Richard juga memberikan perhatian khusus kepada camat, lurah, dan pejabat administrator yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ia meminta agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan efektif.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan sangat bergantung pada kerja sama dan komunikasi yang baik antarperangkat daerah hingga ke tingkat kelurahan.
“Camat dan lurah harus menjadi satu tim yang solid. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diminimalisir dan pelayanan bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.
Pelantikan kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Manado, termasuk kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, hingga pejabat pengawas dan kepala unit pelaksana teknis daerah.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Dra. Neivi Lenda Pelealu sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Rollies Royke Rondonuwu sebagai Kepala Dinas Pangan, M. Sofyan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Ir. Meisie Heidy Naomi Wollah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Selain itu, sejumlah jabatan strategis di tingkat kecamatan dan kelurahan juga mengalami pergantian sebagai bagian dari penguatan pelayanan pemerintahan di tingkat wilayah.
Richard berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta menjadikan jabatan yang dipercayakan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat.
“Jabatan ini adalah amanah. Jalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Manado,” ujarnya.
Melalui penyegaran birokrasi ini, Pemerintah Kota Manado berharap kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta koordinasi antarperangkat daerah dapat semakin meningkat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
